Berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut membuat Pemprov Jatim memberi penghargaan "Pro-Poor Award" untuk Banyuwangi yang diserahkan Gubernur Jatim Obat Pelancar Haid Soekarwo kepada Bupati Abdullah Azwar Anas dalam acara puncak pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) di kota Kabupaten Ngawi, Selasa (13/5).
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan adalah muara dari semua program pembangunan di wilayahnya. Di Banyuwangi, terdapat 5 Peraturan Daerah, 8 Peraturan Bupati, 29 Keputusan Bupati, dan 1 Surat Edaran Bupati yang mengatur soal perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Hasilnya, tingkat kemiskinan bisa ditekan ke level 9,93 persen dari angka 20 persen pada sebelum 2010.
"Kami siapkan pro-poor regulation yang nantinya tecermin pada APBD kami dengan konsep pro-poor budgeting. Konsep program pengentasan kemiskinan ini ada yang karitatif atau jangka pendek, tapi lebih banyak yang bersifat transformatif dan Obat Telat Bulan jangka panjang melalui pemberdayaan masyarakat, perluasan akses pendidikan, dan peningkatan kapasitas warga," kata Anas.
Anas membeberkan enam strategi penanggulangan kemiskinan di Banyuwangi, yaitu pengembangan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan, dan reorientasi kebijakan.
Terdapat sejumlah program perlindungan sosial di Banyuwangi. Di antaranya adalah program Banyuwangi Cerdas dengan anggaran Rp 8 miliar tiap tahunnya untuk memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang tidak mampu. Selain di kampus yang ada di Banyuwangi, mahasiswa juga dikuliahkan ke sejumlah kampus negeri di luar kota.
"Tidak hanya dibiayai sekolahnya, Pemkab Banyuwangi juga memberi bantuan biaya hidup untuk mahasiswa yang mengikuti program ini," jelas dia.
Untuk mendukung Banyuwangi Cerdas, digelar program Banyuwangi Belajar dan Siswa Asuh Sebaya (SAS) untuk memastikan semua anak mendapat pendidikan layak di Banyuwangi dari tingkat dasar sampai menengah ke atas. Khusus program SAS telah menjadi nominator MDGs Award tingkat nasional dengan menyisihkan ratusan program pendidikan dari kabupaten/kota lain di Indonesia.
Hasilnya, dari tahun ke tahun, angka putus sekolah di Banyuwangi terus menurun. Untuk tingkat SD/MI, angka putus sekolah tinggal 0,03 persen pada 2013. Pada tingkat SMP/MTs, tinggal 0,42 persen. Adapun pada level SMA/SMK/MA, tinggal 0,83.
Untuk program jaminan kesehatan, Pemkab Banyuwangi menyiapkan anggaran Rp 19 miliar untuk menangani masyarakat miskin yang belum tersentuh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini dinamakan jaminan kesehatan masyarakat miskin (jamkesmin) dan jaminan kesehatan masyarakat Banyuwangi (JKMB). Adapun untuk program JKN, Banyuwangi mengalokasikan dana Rp 55 miliar.
Anas menambahkan, pihaknya juga mempunyai program asuransi untuk para pekerja informal melalui Jamsostek atau yang kini dikenal sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Telah ada 2.500 pekerja informal yang diasuransikan. Mereka adalah penderes kelapa (pemerah gula kelapa), penambang belerang, petigas kebersihan, dan juru parkir.
"Risiko pekerja informal sangat besar, seperti penderes kelapa yang harus memanjat pohon atau petugas kebersihan yang berada di jalan raya. Dengan asuransi ini, para pekerja tersebut memiliki jaminan perlindungan keselamatan saat melakukan tugasnya. Jika ada kecelakaan kerja, sudah ditanggung asuransi, bisa menghindarkan mereka dari jatuh miskin," beber Anas.
Jaminan kesehatan secara khusus juga menyasar ibu dan balita melalui program Harapan Keluarga Bahagia Sejahtera (Harga Pas) dan Anak Tumbuh Berkualitas dan Cerdas (Anak Tokcer). Kedua program ini menjamin perlindungan kesehatan anak sejak ibu mengandung hingga masa pertumbuhan anak melalui pemantauan dan dukungan gizi di Puskesmas dan Posyandu.
"Kami telah menyiapkan Rp 844 juta untuk program pendampingan ibu hamil ini," kata Anas.
Ada pula program bedah rumah yang sejak 2011 telah memperbaiki sekitar 3.000 rumah warga yang tidak layak menjadi layak dan lebih sehat dengan dana Rp 7 miliar. "Kami juga menggandeng pihak swasta dan BUMN untuk program ini," jelasnya.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui Gerakan 10.000 Kolam Pekarangan yang saat ini telah mencapai 9.700 kolam, pendampingan kelompok tani, dan peningkatan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Klinik UMKM, fasilitasi promosi, dan dana bergulir.
Posted by , Published at 00.14 and have
